Klik Disini
Terbaru dari hukumonline.com 3.0 Beta
Masuk
|
Daftar
Tentang Kami
|
Produk dan Jasa
Karir
English Version!
Hukumpedia
Talks
Klinik
Peraturan
Berita
Awal
(18/06) Polri Evaluasi Pengamanan Demo Kenaikan BBM
[
index
]
(18/06) Komisi III Optimis RKUHP Rampung 2013
[
index
]
(18/06) Misbakhun Mundur Sebagai Calon Anggota BPK
[
index
]
(18/06) Polda Metro Ungkap Kasus Trafficking
[
index
]
(18/06) Farhat Abbas Diperiksa Terkait Dugaan Penipuan
[
index
]
--- Pilih ---
Artikel
Klinik
Peraturan
Pencarian
» Pencarian Lanjutan
» Bantuan
Navigation
Perdata >
Keluarga & Waris
Pusat Data
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
Title
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
Sub Title
ANGKUTAN DIPERAIRAN
Jenis Peraturan
pp
Tahun
1999
Nomor
82
Date
15 October 1999
Tanggal berlaku
15 October 1999
Pengumuman
lembaran-negara
Nomor Pengumuman
187
Tahun Pengumuman
1999
Jenis Tambahan Pengumuman
tambahan-lembaran-negara
Nomor Tambahan Pengumuman
3907
Keywords
angkutan perairan
Document Amount
4
Dokumen
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 1999
256kB
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 1999
212kB
Penjelasan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 1999
89kB
Penjelasan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 1999
60kB
Lokasi
Transportasi
1999
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
No-Title
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
Peraturan Pelaksana
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2005
PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN ANTARPELABUHAN LAUT DI DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2006
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM 3 TAHUN 2003, Nomor 22/KPTS-II/2003 dan Nomor 33/MPP/KEP/1/2003 Tahun 2003
PENGAWASAN PENGANGKUTAN KAYU MELALUI PELABUHAN
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Nomor KM.12, Nomor SKB.53/MENHUT-II/2006, Nomor 61/M-IND/KEP/3/2006, Nomor 02/M-DAG/KEP/1/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2003, NOMOR 22/KPTS-II/2003, NOMOR 33/MPP/KEP/L/2003 TENTANG PENGAWASAN PENGANGKUTAN KAYU MELALUI PELABUHAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2007
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007
POLA TRANSPORTASI MAKRO
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.8 Tahun 2008
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Perhubungan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2006, Dan KM.19 Tahun 2006
PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN IMPOR MILIK PEMERINTAH OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2002
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002
PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 73 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.72 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.50 TAHUN 2003 TENTANG JENIS, STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN UNTUK PELABUHAN LAUT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.2 Tahun 2009
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.8 Tahun 2009
TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2009
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.25 Tahun 2002
PEDOMAN DASAR PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.1 Tahun 2010
TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PORT CLEARANCE)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.12 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.2 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DALAM KEGIATAN PELAYARAN DI INDONESIA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2007
PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tahun 2010
PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN LALU LINTAS PENYEBERANGAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2007
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2007
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.53 Tahun 2002
TATA KEPELABUHAN NASIONAL
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2005
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2005
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2005
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2005
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.1 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.46 Tahun 2006
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2006
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2006
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2008
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2006
PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2006
TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2005
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT REGIONAL BALI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2005
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002
RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN DI BIDANG PERHUBUNGAN
Sejarah
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
ANGKUTAN DIPERAIRAN
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988
PENYELENGGARAANDAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
ANGKUTAN DI PERAIRAN
Berita Terbaru
[18/06/13]
DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK
[18/06/13]
Pemerintah Upayakan Amnesti di Arab Saudi Diperpanjang
[18/06/13]
Butuh Pemikiran Besar Wujudkan Peradilan Bersih
[18/06/13]
DPR Minta Kapolri Evaluasi Aturan Pelarangan Jilbab
[18/06/13]
Solvabilitas Jadi ‘Obat’ dari Sanksi PKU
[18/06/13]
Polri Diminta Tak Represif Tangani Unjuk Rasa
[18/06/13]
Suparman-Abbas Pimpin KY
[18/06/13]
Kenaikan BBM, Menakertrans Imbau LKS Bipartit Dimanfaatkan
[18/06/13]
Perlindungan TKI Lemah karena Data Minim
[18/06/13]
Cegah Pencucian Uang, OJK dan PPATK Berkolaborasi
